Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq mengatakan, dewan akan mengundang Panglima TNI, Kemenlu dan instansi lainnya untuk membahas persoalan Perbatasan pada pekan depan. "Untuk masalah perbatasan perlu ada sesi khusus yang bertujuan mengetahui gelar militer di daerah itu,"jelas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat Raker Komisi I dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Gedung DPR, Jum'at, (14/10).

Menurutnya, DPR juga ingin tahu apa saja yang bisa diakomodasikan didalam APBN 2012 guna menjaga kedaulatan di daerah perbatasan.

Berdasarkan hasil Raker, lanjutnya, dari pihak TNI tetap berpedoman kepada MOU tahun 1978. "sikap TNI sesuai dengan data dokumen yang dimiliki Indonesia, dengan melihat peta belanda dan masyarakat,"paparnya.

Dia menambahkan, TNI dalam posisi mendukung perdebatan wilayah antara Indonesia dan Malaysia segera dimasukkan dalam Outside Border Progress (OBP). "kita ingin pemerintah tidak menyerah dan persoalan tanah di Camar Bulan harus terus diperjuangkan Jangan menganggap seperti pernyataan Malaysia bahwa persoalan itu sudah selesai,"paparnya.

Dia mengatakan, DPR terus  memberikan dukungan terhadap prajurit yang berada di perbatasan, baik dalam bentuk sarana maupun prasarana. "Karena persoalan Perbatasan menyangkut dengan lembaga lain kita akan mengundang raker membahas perbatasan kita lihat dukungannya, anggarannya seperti apa di perbatasan ini,"katanya. (si)/foto:iw/parle.